Bupati Sachrul Mamonto Menghadiri Paripurna Penetapan Ranperda APBD Perubahan

BOLTIM, DivaNews.co – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022, resmi di tetapkan melalui Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Bupati Sam Sachrul Mamonto (SSM) menghadiri langsung Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, Wakil Ketua Meidy Lensun dan Muhammad Jabir serta seluruh anggota DPRD dan Kepala SKPD lingkup Pemkab. Rabu, (28/9/2022).

Bacaan Lainnya
Baca Juga :   Bupati SSM Serahkan SK Pensiun Dua ASN Boltim

Pada kesempatan itu, Bupati Boltim mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan Tahun 2022, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), diharapkan dalam waktu yang dekat akan segera dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi.

“Berkaitan dengan substansi khususnya pokok yang termuat dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022, berupa prosedur penganggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, sehingga juga untuk segera mendapatkan penegasan dan akan kita implementasikan dalam bentuk pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tengah – tengah kebutuhan masyarakat,” jelas Bupati SSM.

Dikatakannya, saat proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2022 antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) telah berjalan dengan penuh dinamika.

Baca Juga :   Silaturahmi Desa Paret Bersatu, Bupati Boltim SSM di Doakan Warga

“Saya yakin dan percaya, bahwa dinamika dalam pembahasan tersebut, bertujuan untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar lebih baik dan tepat sasaran, serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” ujar Bupati.

Bupati juga menambahkan utamanya pada substansi berupa target penerimaan pendapatan daerah.

“Pengalokasian belanja daerah, dan penetapan pembiayaan Daerah serta sasaran program kegiatan yang disinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sehingga dapat menjawab Visi Misi pembangunan daerah,” pungkasnya.

(Advetorial)

Pos terkait