Lantik Anggota BPD, Bupati Boltim Tegaskan Jalankan Tupoksi Dengan Baik

Lantik Anggota BPD, Bupati Boltim Tegaskan Jalankan Tupoksi Dengan Baik
bupati ssm menyampaikan pidato pelantikan bpd.

BOLTIM, DivaNews.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar kegiatan pengambilan sumpah janji pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2022-2028, dilantai tiga Inde Dou Kantor Bupati Boltim. Rabu, (03/8/2022).

Anggota BPD ini diambil sumpah janji secara langsung oleh Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si. dan di hadiri oleh Asisten II, Asisten III, Kepala Dinas PMD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Camat, Sekretaris Kecamatan dan Sangadi (Kepala Desa, red).

Bacaan Lainnya

Pada pidato Bupati Boltim, menyampaikan selamat kepada semua Anggota BPD yang sudah diambil sumpah janji jabatan.

“Bahwa sesungguhnya sekecil apapun amanah yang diberikan itu menjadi tanggungjawab. Tanggungjawab yang mengandung konsekuensi. Tanggungjawab mulia yang di bebankan diamanahkan kepada kita,” kata Bupati Sam Sachrul Mamonto.

Baca Juga :   DPRD Boltim Gelar Paripurna Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wabup Boltim Periode 2016-2021

Selanjutnya, kata Bupati. Dari sekian ribu penduduk Boltim tidak semua Masyarakat itu tidak berkesempatan menjadi seperti bapak dan ibu sebagai anggota BPD.

“Jangan menilai bahwa jabatan anggota BPD itu Cuma jabatan kecil, tapi itu sebuah amanah dan tanggungjawab. Bapak dan ibu yang hari ini di lantik anggota BPD maka laksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya,”  harap Sam Sachrul.

Bupati menjelaskan, BPD mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di bidang Desa.

“Jabatan BPD itu menjadi special di Desa, karena sesuai amanah perundang-undangan desa nomor 6 tahun 2014 adalah mengatur tentang hak dan kewenangan anggota BPD. BPD ini menjadi peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di dalam desa,” jelas Sachrul Mamonto.

Sachrul Mamonto, menegaskan. BPD harus benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

“Yang sering terjadi adalah anggota BPD tidak benar-benar menjalankan tupoksi dengan baik, ketika itu terjadi maka akan terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan di desa. Akhirnya, yang dirugikan adalah masyarakat,” tegas Mamonto.

Baca Juga :   Bupati SSM: Tahun Ini Wajah Ibu Kota Kabupaten Boltim Dirubah

Mamonto, menerangkan. Kenapa pemerintah membuat BPD, supaya Kepala Desa tidak menentukan sepihak dalam melakukan persoalan administrasi atau kewenangan pada pembangunan. Tapi ada BPD yang mengawasi.

“Makanya Sangadi tidak perlu marah-marah kalau ada BPD yang kritis, justru itu baik karena dengan di kritik kita jadi mawas diri, lebih berhati-hati karena ternyata ada yang sedang mengawasi kita,” terang Bupati pilihan rakyat boltim ini.

Lanjut Bupati SSM, BPD bisa wajib menggelar rapat evaluasi kinerja pemerintah desa dengan mengundang  Sangadi. Selain itu BPD juga bisa mengusulkan pemberhentian Sangadi.

“Karena fungsi dan Hak BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hak BPD adalah, berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelanggaran pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan Belanja Desa,” ujar SSM.

Baca Juga :   Pemkot Kotamobagu Peduli Banjir Motongkat Utara, Bupati Boltim Ucapkan Terima Kasih   

Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Hendra Tangel, mengatakan. Anggota BPD yang di ambil sumpah hari ini baru empat Kecamatan terdiri dari 29 Desa.

“Dari 29 Desa ini meliputi Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Motongkat dan Nuangan. Kemudian untuk Pelantikan BPD di tiga kecamatan Modayag, Modayag Barat dan Mooat kami upayakan dalam waktu dekat,” beber Kadis Hendra.

Kemudian kata Hendra, BPD yang dudah dilantik untuk segera melangungkan pengisian struktur yang di pimpin oleh anggota tertua dan termudah.

“Paling lambat tiga hari setelah di lantik pengisian struktur harus langsungkan,” pungkas Hendra Tangel.

Pengambilan sumpah dan janji ini di tandai dengan penyerahan SK sekaligus penyematan pin BPB kemudian di tutup dengan pemberian materi langsung dari Bupati terkait tupoksi BPD.

(Advetorial)

Pos terkait