Pembukaan Kotak Suara, Sehan Landjar: Ini Pelanggaran

Pembukaan Kotak Suara, Sehan Landjar: Ini Pelanggaran
Sehan Landjar,SH Bupati Boltim juga calon Wakil Gubernur Sulut nomor urut 1 pada Pilgub 9 Desember 2020 tahun kemarin.

BOLTIM, DivaNews.co – Astaghfirullah, KPUD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) buka kotak suara Pilgub Sulut dan Pilbup Boltim 2020 tanpa dihadiri oleh para pihak, baik Cagub/Cawagub, dan Cabup/Cawabup Boltim 2020, serta Bawaslu Boltim. Hal ini terjadi pada hari Sabtu (30/01/2021) di Kantor KPUD, dan hanya dihadiri oleh pihak Polres Boltim yang diwakili oleh Kabag Ops.

“Saya sebagai Cawagub Sulut 2020 No Urut 1, tidak pernah dapatkan pemberitahuan dari KPUD Boltim bahwa kotak suara hasil Pilgub Sulut khususnya di Kabupaten Boltim akan dibuka, dan saya sangat keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh KPUD BolTim. Sangat jelas ini bentuk pelanggaran Undang Undang No 10 2017 Tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwako,”ujar Bupati Boltim Sehan Salim Landjar sekaligus Calon Wakil Gubernur Sulut pada Pilgub 9 Desember kemarin dalam keterangan tertulisnya. Minggu, (31/01/2020).

Bacaan Lainnya
Baca Juga :   Bersama Danrem 131/Santiago, Kapolda Sulut Pantau Langsung Rapat Pleno KPU Boltim

Sehan mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah bentuk pelanggaran berat, mengingat hasil Pilbup/Wabup Boltim 2020 sudah menjadi ranahnya Mahkamah Konstitusi (MK) dimana pasangan No Urut 1 Amalia Ramadhan S. Landjar dan Uyun Khunaifi Pangalima, serta Pasangan No Urut 3, Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit telah melakukan gugatan hasil Pilbup di MK.

“Sehingga masalah Pilbup Boltim 2020 sudah menjadi kewenangan MK berkaitan hasilnya. Yang lebih parah lagi kotak suara Pilgub Sulut yang tidak disengketakan turut dibuka oleh KPUD Boltim. Ini adalah bentuk pelanggaran berat, mengingat untuk membuka kotak suara telah diatur dalam Undang Undang No 10 2017 Tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwako,”kata Sehan.

Baca Juga :   Bupati Sehan Landjar Terima Kunjungan BPK-RI Perwakilan Sulut

Landjar menerangkan, dalam hal pembukaan kotak suara yang telah tersegel karena kepentingan tertentu, harus/wajib di saksikan oleh Pasangan Calon dan atau saksi pasangan calon dan Bawaslu.

“Apapun alasan KPUD untuk membuka kotak suara tanpa persetujuan para pihak dan disaksikan baik oleh Pasangan Calon dan atau saksi Calon dan Bawaslu tetap tidak dapat dibenarkan oleh UU yang berlaku,” ucapnya.

Hal ini, katanya. Harus disikapi oleh Bawaslu Boltim untuk dijadikan temuan sebagai bentuk pelanggaran berat oleh pihak KPUD Boltim, walaupun KPUD sudah melayangkan surat undangan kepada para pihak, namun Pasangan Cabup/Wabup No Urut 1 dan No Urut 3, sudah menolak permintaan KPUD tersebut.

Baca Juga :   Agustus, Pemdes Tobongon Bangun RTLH

“Karena persoalan Pilbup/Wabup Boltim sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi, sehingga KPUD tidak punya kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah tersegel secara sepihak, terkecuali ada perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk pembuktian atas yang disengketakan berdasarkan laporan oleh Pemohon,”terang Landjar.

“Masya Allah mau jadi apa Negeri ini jika Penyelenggara dalam hal ini KPUD Boltim tidak mematuhi aturan main yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Saya sebagai Calon Wakil Gubernur Sulut 2020, tidak menerima atas tindakan oleh KPUD membuka Kotak suara termasuk kotak suara Cagub dan Cawagub turut dibuka, sementara kami tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada apa dengan KPUD Boltim ?” tanya Cawagub Sulut 2020 ini.

(Red)

Pos terkait