Bupati SSM Ingatkan Tugas dan Fungsi BPD

Bupati SSM Ingatkan Tugas dan Fungsi BPD

BOLTIM, DivaNews.co – Sebanyak 122 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ratusan anggota di Kabupaten Bolaang mongondow timur (Boltim) diresmikan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si, bertempat di lantai I kantor bupati boltim. Selasa (06/9/2022).

122 Anggota BPD masing-masing keterwakilan yang ada di 25 Desa di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Modayag, Kecamatan Modayag Barat dan Kecamatan Mooat. Pelantikan Anggota BPD merupakan gelombang kedua wilayah pegunungan yang sebelumnya sudah meresmikan gelombang pertama wilayah pesisir.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :   Irup, Bupati Sam Sachrul: Sumpah Pemuda Memiliki Arti Penting Bangun Ketangguhan Persatuan

Usai resmi di ambil sumpah jabatan, berjumlah 122 langsung menerima materi dasar dari Bupati tentang tugas dan fungsi BPD.

“Bahwa BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Kepala Desa,” jelas Bupati Sachrul.

Bupati juga memaparkan beberapa tugas BPD seperti menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan Musdes, membentuk panitia Pilkades dan menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk Pilkades Antar Waktu.

“Kemudian, membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi LKPPD, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Baca Juga :   Memperingati Isra Mi’raj, Bupati Sachrul: Mari Kita Saling Memaafkan Jaga Silaturahmi

Ia mengingatkan, kewajiban anggota BPD dengan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal ika. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dan penyelenggaraan Pemerintah Desa, menyerap menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.

“BPD mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa,” jelasnya.

(Advetorial)

Pos terkait