Advetorial

Evaluasi Kinerja 2024 dan Rencana Program TA 2025, Tiga Komisi DPRD Boltim Gelar Rapat bersama OPD

572
×

Evaluasi Kinerja 2024 dan Rencana Program TA 2025, Tiga Komisi DPRD Boltim Gelar Rapat bersama OPD

Sebarkan artikel ini
rapat komisi

BOLTIM, DivaNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja komisi untuk mengevaluasi capaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sekaligus membahas Rencana Kinerja Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dilakukan secara terpisah oleh masing-masing komisi, yakni Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Senin, (20/1/2025).

Rapat kerja berlangsung intensif pada awal pekan ini di kantor DPRD. DPRD menyampaikan bahwa agenda rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan program pada tahun sebelumnya, sekaligus menjadi pijakan strategis untuk perencanaan tahun anggaran yang akan datang.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang direncanakan berjalan sesuai target, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar DPRD.

Evaluasi Kinerja 2024

Komisi I, yang membidangi hukum dan pemerintahan, membahas sejumlah isu terkait pelayanan publik, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Ketua Komisi I menyatakan bahwa fokus utama evaluasi adalah menyelaraskan pelaksanaan program dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga :  Dinas PPPA dan PWI Boltim Sosialisasikan Cegah Bullying Terhadap Anak di Medsos

“Kita masih menghadapi tantangan dalam pelayanan publik yang responsif dan transparan, sehingga menjadi agenda perbaikan ke depan,” ujar Ketua Komisi I.

Sementara itu, Komisi II yang membidangi ekonomi, keuangan, dan pembangunan menyoroti pencapaian pembangunan infrastruktur dan program penguatan ekonomi masyarakat.

rapat komisi

“Ada progres yang signifikan, tetapi kita masih perlu meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan bahwa program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” kata anggota Komisi DPRD.

Komisi III, yang fokus pada bidang kesejahteraan dan sosial, mengevaluasi berbagai program di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ketua Komisi III menyebutkan bahwa pencapaian angka partisipasi pendidikan dan peningkatan fasilitas kesehatan menjadi capaian yang patut diapresiasi, tetapi ada beberapa kendala yang memerlukan perhatian, seperti pemerataan akses layanan di wilayah terpencil.

Baca Juga :  Raih Opini WTP Ketujuh, Bupati Boltim: Ini Kewajiban Harus Diwujudkan

Rencana Kinerja 2025

Dalam pembahasan rencana kerja tahun 2025, masing-masing OPD menyampaikan program prioritas yang akan dijalankan.

Pada bidang ekonomi dan pembangunan, DPRD dan OPD sepakat untuk mempercepat program ketahanan pangan, pengembangan pariwisata berbasis lokal, serta pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, bidang kesejahteraan sosial menitikberatkan pada program kesehatan masyarakat berbasis preventif, seperti kampanye hidup sehat, peningkatan cakupan imunisasi, serta perbaikan infrastruktur pendidikan.

DPRD menegaskan bahwa penganggaran program tahun 2025 harus disusun secara cermat dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak nyata bagi masyarakat.

rapat komisi

“Semua OPD harus memastikan bahwa program yang diajukan memiliki target yang jelas dan terukur,” tegas mereka.

Baca Juga :  Dua Guru di Boltim Tulis Puisi, Bupati SSM Bangga

Sinergi DPRD dan OPD

Pelaksanaan rapat kerja ini menunjukkan pentingnya sinergi antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan OPD sebagai pelaksana teknis di lapangan. DPRD berharap agar program yang disusun bukan hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana program.

“Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar dalam merancang program kerja. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat relevan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar salah anggota dewan.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dan menciptakan program-program yang benar-benar pro-rakyat.

(Advetorial)