BOLTIM, DivaNews.co – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Lukman Lapadengan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dan daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (07/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyoroti berbagai isu strategis, seperti percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah.
Pjs. Bupati Boltim Lukman Lapadengan menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami di daerah tentunya sangat mendukung arahan Presiden untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kesempatan ini juga sangat bermanfaat untuk menampung aspirasi dan memastikan agar program-program pemerintah dapat dijalankan dengan baik di daerah,” ujar Lukman.
Dalam pertemuan ini, para pejabat daerah juga diberikan arahan langsung terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian dan percepatan penanganan kemiskinan.
“Bapak Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kehadiran Pjs. Bupati Boltim menunjukkan komitmen Bolaang Mongondow Timur dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Dengan partisipasi aktif dalam Rakornas ini, dengan harapan setiap daerah, termasuk Boltim, dapat menjalankan program-program strategis dengan lebih baik, sehingga cita-cita Indonesia maju dan sejahtera dapat segera terwujud di seluruh pelosok Nusantara,” jelas Lapadengan.
Rakornas ini dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah dari seluruh Indonesia, mulai dari menteri kabinet Merah Putih hingga pimpinan daerah dan Provinsi, TNI/Polri, KPU, Bawaslu Perbank kan, Kejati.
(Advetorial)
