BOLTIM, KabarTotabuan.com – Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Fuad LandjarSH, mengkritisi penerapan pembatasan aktifitas sosial di kabupaten Boltim. Menurutnya, ketika status warga yang terjangkit di daerah tetangga seperti Manado dan Kota Kotamobagu bertambah, Boltim harusnya lebih ketat lagi tingkat kewaspadaan.
“Ini malahan makin longgar menurut amatan saya. Warga jadi bebas berkeliaran siang malam di jalanan, aktifitas di pasar dan toko tetap seperti biasa. ASN (Aparatur Sipil Negara-red) luar daerah boleh keluar masuk perbatasan dengan bebas,” tegas Fuad.
Apalagi ketika Bupati Boltim Sehan Landjar, mengeluarkan kebijakan pemberian stimulan sembako bagi puluhan ribu kepala keluarga (KK) akibat pembatasan sosial, untuk warga yang menahan diri di rumah saja, justru semakin meningkat aktifitas warga.
“Saya lihat pemerintah daerah hingga desa, juga aparat keamanan baik TNI/Polri, terlalu longgar untuk menjaga kewaspadaan dan pencegahan kepada masyarakat. Begitu juga petugas yang ditempatkan di perbatasan, karena warga termasuk ASN yang harusnya jadi contoh bagi warga, masih bebas keluar masuk. Ini bisa berakibat buruk ke depan, karena kita terkesan meremehkan penyebaran Covid-19 ini,” ketus Ketua DPRD Boltim ini.
Menurut dia pula, akan menjadi program mubazir jika pemda mengeluarkan anggaran milyaran rupiah untuk jaring pengaman sosial, membantu masyarakat terdampak Covid-19, tapi ternyata aktifitas malah semakin meningkat.
“Kami di legislatif menyetujui pergeseran anggaran untuk penanganan Corona, sekaligus bantuan sosial itu bagi warga yang terpaksa membatasi aktifitas sosialnya. Tapi fakta di lapangan, sdaerah emua himbauan pemda yang Bupati turun langsung meminta warga tetap di rumah selama pandemi Corona ini, tidak dihiraukan. Warga dan ASN sama saja, tidak ada pengaruh yang signifikan. Jangan sampai pemerintah hanya memantik warga jadi malas dengan bantuan sosial, sementara tidak ada pengaruh berarti untuk menangkal virus,” ujar Fuad lagi.
Pemkab mengeluarkan intruksi guna untuk menjaga supaya Boltim aman dari Virus Corona, tapi kalau tidak di indahkan seruan pemerintah ini maka tidak menutup kemungkinan akan rentan terhadap penyebaran virus tersebu.
“Kalau sampai Boltim pecah kasus Corona, berarti semua upaya pemda termasuk Bupati dan jajaran, adalah sebuah kesia-siaan. Kita ambil contoh daerah lain yang bantuan sembako dari pemda tidak ada. Kecuali program pemerintah pusat saja. Warganya begitu dibatasi aktifitas, di pasar, pertokoan, diberlakukan jam khusus. Masjid Gereja ditutup, warganya tak bisa beribadah kecuali di rumah dan komunitas tertentu. Malah kita di Boltim, semua disediakan pemerintah, tapi warganya tak patuh. ASN yang harus jadi contoh, malahan jadi berpotensi kurir pembawa virus karna bisa bolak-balik perbatasan setiap hari,” tegas Fuad Landjar.
Sebelumnya, satgas penanggulangan Covid-19 Sulawesi Utara, melalui juru bicara Steven Dandel, menyatakan kasus Covid-19 di Sulut pada Jumat (8/5) meningkat jadi 47 kasus dari sebelumnya bertahan 45. Ini karena bertambahnya dua pasien positif Corona dari Manado satu orang, dan Kotamobagu 1 orang. Kotamobagu juga dinyatakan sebagai daerah transmisi lokal pe nyebaran virus Covid-19 akibat ketambahan 1 kasus kini menjadi total 7 orang pasien positif.
Kepala BKPSDM Boltim Rezha Mamonto ketika di konfirmsasi terkait ASN yang masih keluar masuk Boltim. Dijelaskannya, akan diberikan Punishment Hukuman atau Sanksi.
“Kami dari BKPSDM akan menindak tegas ASN yang masih melakukan perjalanan keluar Boltim tanpa izin dari Pimpinan akan di beri Punishment dan itu sudah ada beberapa orang yang telah di berikan sanksi baik pemotongan TPP, teguran maupun pemindahan dari unit kerja,” tegasnya.
Kata dia, sejauh ini sudah ada 50 persen ASN yang diterapkan sanksi pulang tanpa izin pimpinan.
“Mereka yang sering pulang dengan berbagai alasan salah satunya urusan keluarga, karena sebagian keluarganya ada di Kotamobagu jadi itu alasan mereka pulang. Tapi apapun alasannya kalau tidak mengantongi izin pimpinan tetap diberikan sanksi,”ujarnya.
“selain itu, mereka yang mendapat izin pimpinan tetap harus mematuhi aturan yang ada. Artinya. Tetap ada di rumah dan tidak melakukan aktivitas lebih diluar rumah,”paparnya.
Kepala BKPSDM Rezha Mamonto juga mengapresiasi langkah Ketua DPRD demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“yang disampaikan oleh Ketua sangat baik, supaya ASN tidak menjadi kurir Virus Corona, tentu disampaikan bapak Ketua Dewan akan kami tindak lanjuti langsung ke bapak Bupati, bapak Wakil Bupati sekaligus bapak Sekda,” tutup Mamonto.
(Man)
