BOLTIM, DivaNews.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Samsudin Dama, menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim. Acara ini digelar oleh Inspektorat Boltim di Hotel Aston, Manado, pada Senin (14/10/2024).
Samsudin Dama menyampaikan harapannya bahwa kehadiran lembaga legislatif dalam kegiatan tersebut dapat memberikan semangat bagi para peserta dalam mengikuti Bimtek.
“Semoga kehadiran DPRD dapat menambah spirit bagi peserta dalam menjalani pelatihan ini, sehingga pelaksanaan SPIP di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur semakin optimal,” ujarnya.
Tema yang diusung dalam Bimtek ini adalah “Peningkatan Nilai Maturitas SPIP Menuju Bolaang Mongondow Timur Semakin Bersinar.” Samsudin menjelaskan pentingnya penerapan SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, di mana SPIP merupakan proses integral yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan pegawai guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara tahun 2023, Kabupaten Boltim telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada level 2 atau berkembang.
“Dengan kondisi tersebut, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen menjalankan SPIP secara konsisten,” tegasnya.
DPRD Boltim, lanjut Ketua Samsudin, akan terus mendorong peningkatan penerapan SPIP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“DPRD berkomitmen memperkuat ketiga fungsi tersebut guna mendukung kerangka kerja penyelenggaraan dan penilaian SPIP terintegrasi. Ini mencakup empat unsur penting, yakni sistem pengendalian intern, manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, serta kapabilitas SPIP,” jelasnya.
Menurut Samsudin, penguatan ini akan dilakukan melalui alat kelengkapan DPRD seperti pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah yang akan lebih intensif berkoordinasi dengan Bupati dan Sekretaris Daerah.
“Selain itu, Badan Anggaran DPRD akan memastikan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan aturan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Samsudin juga menyampaikan tentang tugas pokok dan fungsi DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan SPIP di Boltim. Ia berharap budaya kerja yang baik dan komitmen terhadap pengembangan SPIP di lingkungan Pemda Boltim bisa terus ditingkatkan.
“Kita berharap pengembangan SPIP ini tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan organisasi,” katanya.
Sembari menegaskan, pentingnya pembangunan komitmen budaya antikorupsi di lingkungan Pemda Boltim, agar dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan efektif, efisien, dan taat aturan.
(Bry)
