BOLTIM, DivaNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kembali menegaskan perannya dalam fungsi pengawasan pembangunan. Setelah melaksanakan rapat koordinasi pada Senin, 3 November 2025, para legislator secara maraton melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai wilayah pemilihan. Salah satu agenda utama adalah pemantauan langsung proyek pembangunan Pelabuhan Kotabunan yang bersumber dari anggaran Kementerian Perhubungan.
Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan oleh tim dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama. Rombongan turun ke lokasi pembangunan pada Selasa, (04/11/2025), untuk meninjau progres fisik sekaligus mendengarkan laporan dari pihak pelaksana proyek.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa kunjungan kerja bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata dari komitmen lembaga legislatif dalam memastikan setiap proyek yang dilaksanakan di daerah berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah disepakati.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya berhenti pada tataran laporan di atas kertas. DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan pelaksanaan proyek seperti Pelabuhan Kotabunan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat pesisir,” ujar Samsudin Dama di sela-sela kunjungan.
Tindak Lanjut dari Rapat Koordinasi DPRD
Kunker DPRD ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil rapat pada 3 November 2025, di mana disepakati pembagian tugas bagi setiap anggota berdasarkan daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya jelas, memperkuat pengawasan terhadap pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dengan pembagian tugas ini kata Ketua DPRD, setiap anggota DPRD diharapkan dapat lebih fokus mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di dapilnya masing-masing, sekaligus menampung aspirasi masyarakat yang beririsan langsung dengan proyek-proyek pemerintah. Hasil dari kunjungan kerja di setiap dapil nantinya akan dirangkum dan disampaikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi resmi.
“Kami akan sampaikan hasil temuan di lapangan kepada pemerintah daerah agar dicarikan solusi terhadap kendala yang dihadapi pelaksana proyek. Semua demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Boltim,” tambah Samsudin.
Pelabuhan Strategis bagi Ekonomi Masyarakat
Pelabuhan Kotabunan merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan menjadi pintu gerbang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Timur. Dengan posisi geografisnya yang strategis di pesisir utara Sulawesi, pelabuhan ini diyakini mampu meningkatkan arus distribusi barang dan jasa, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan.
Namun, Ketua DPRD menilai bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat agar pembangunan tidak menyimpang dari spesifikasi teknis dan target waktu. Dalam kunjungan tersebut, tim DPRD juga mencatat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan pihak kontraktor, seperti percepatan pengerjaan infrastruktur pendukung dan penguatan fasilitas keamanan pelabuhan.
“Pelabuhan ini bukan hanya proyek fisik, tapi juga simbol kemajuan daerah pesisir. Oleh karena itu, setiap tahap pembangunan harus transparan dan akuntabel,” tegas Samsudin.
Lanjut Ketua Samsudin Dama, Kunjungan kerja DPRD Boltim ke Pelabuhan Kotabunan juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Kami menilai, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak. Diperlukan koordinasi yang solid antara eksekutif, legislatif, pelaksana proyek, serta masyarakat setempat.
Dalam pandangan DPRD, keberadaan pelabuhan ini nantinya akan menjadi motor penggerak ekonomi baru, terutama bagi masyarakat pesisir di Kecamatan Kotabunan dan sekitarnya. Dengan adanya pelabuhan yang representatif, distribusi hasil perikanan dan komoditas lokal diharapkan bisa lebih efisien dan kompetitif.
Samsudin juga menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawal proyek-proyek strategis lainnya yang tengah berjalan di wilayah Boltim.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat untuk rakyat. Itu adalah wujud tanggung jawab kami sebagai wakil masyarakat,” tuturnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Dari hasil pemantauan lapangan, DPRD Dapil I akan menyusun laporan resmi berisi rekomendasi terkait progres dan kendala pembangunan Pelabuhan Kotabunan. Rekomendasi ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah korektif.
Sebagai ketua DPRD Samsudin berharap, pembangunan pelabuhan ini dapat rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mampu segera dioperasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, kami DPRD juga mengingatkan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan agar manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh warga sekitar.
“Pengawasan ini bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai amanat rakyat. Itulah esensi dari fungsi kontrol DPRD,” pungkas Samsudin.
(bry)
