BOLTIM, DivaNews.co – Dalam upaya memperkuat tata kelola pertambangan rakyat yang lebih berkelanjutan, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPC APRI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menggelar pelantikan pengurus baru periode 2025-2030. Acara ini akan disertai dengan Seminar Nasional Pertambangan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025 mendatang.
Seminar yang mengusung tema “Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi & Keberlanjutan” ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai kebijakan pertambangan rakyat.
Ketua DPC APRI Boltim, Rudolf Alwi Tubagus, menegaskan bahwa acara ini akan menghadirkan Direktur Ekonomi Baintelkam Mabes Polri, Brigjen Agus Kuncoro, S.Ik.
“Kami ingin memastikan bahwa pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran Mabes Polri dalam seminar ini sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai aspek hukum serta mendorong sinergi antara pemerintah, penambang, dan aparat penegak hukum,” ujar Alwi.
Mewujudkan Regulasi yang Berkeadilan
Dalam seminar ini, berbagai pemangku kepentingan turut diundang untuk memperkaya diskusi. Selain Mabes Polri, acara ini juga akan dihadiri oleh Ketua Umum APRI Ir. Gatot Sugiharto, akademisi, praktisi pertambangan, serta Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen ESDM) RI, Dr. Ing. Winarno, ST, MT.
Pimpinan kolektif DPC APRI Boltim, Yaman Igirisa, menuturkan bahwa tujuan utama seminar ini adalah merumuskan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pertambangan di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami ingin membuka ruang diskusi yang produktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para penambang rakyat agar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan adil, diharapkan pertambangan rakyat dapat berjalan dengan lebih baik serta tidak lagi berhadapan dengan ketidakpastian hukum,” ujar Igirisa.
Tambang Rakyat: Sumber Ekonomi yang Harus Dikelola dengan Baik
Senada dengan Yaman, Hendra Abarang, S.Hut, yang juga merupakan pimpinan kolektif DPC APRI Boltim, menekankan bahwa pertambangan rakyat telah menjadi sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat di wilayah Boltim dan sekitarnya. Namun, tanpa regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang adil, sektor ini rentan terhadap eksploitasi dan permasalahan lingkungan.
“Kami ingin menghapus stigma negatif terhadap pertambangan rakyat. Jika dikelola dengan baik, pertambangan justru bisa menjadi solusi bagi kebangkitan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Inilah yang akan kami bahas dalam seminar nasional nanti,” jelas Hendra.
Selain membahas aspek hukum, seminar ini juga akan menyoroti isu-isu keberlanjutan dalam pertambangan rakyat. Prinsip pertambangan yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu fokus utama, mengingat dampak lingkungan yang kerap menjadi sorotan dalam aktivitas pertambangan.
Harapan bagi Kebijakan Tambang Rakyat yang Lebih Baik
Seminar ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan para pelaku pertambangan untuk berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, namun tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan.
Kehadiran Mabes Polri dalam seminar ini diyakini akan membuka perspektif baru dalam tata kelola pertambangan yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
DPC APRI Boltim mengajak seluruh pihak yang peduli terhadap masa depan pertambangan di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam seminar ini. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan pertambangan rakyat dapat menjadi sektor yang lebih berdaya dan berkelanjutan.
(**)
