Desa Tematik Menjadi Kunci Keberhasilan Program Gizi Nasional
JAKARTA, DivaNews.co – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan komitmennya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah. Dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada Jumat (17/1/2025), Yandri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku kebutuhan program tersebut.
“Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa sebesar Rp71 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan. Anggaran ini akan digunakan untuk penyediaan bahan baku seperti telur, ikan, nasi, dan lainnya,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan bahwa penyediaan bahan baku akan dikelola melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia.
Konsep Desa Tematik sebagai Pusat Produksi Bahan Baku
Kemendes PDT telah menyusun strategi berbasis potensi lokal untuk mendukung program MBG. Desa-desa yang memiliki potensi spesifik akan diarahkan menjadi desa tematik. Misalnya, desa dengan potensi padi akan menjadi “Desa Padi”, sementara desa dengan potensi ikan akan menjadi “Desa Nila”.
Yandri menambahkan bahwa hasil produksi dari desa-desa tematik ini akan dikelola oleh BUMDes, yang kemudian akan mendistribusikannya untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa sekaligus memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat.
“Jika potensinya padi, maka desa tersebut akan diarahkan menjadi Desa Padi. Seluruh hasil dari desa tematik ini akan dikumpulkan oleh BUMDes untuk diserap sebagai bahan baku Program Makan Bergizi Gratis,” jelas Yandri.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemendes PDT telah menyusun modul pelatihan dan petunjuk teknis yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa.
Target Perluasan Penerima Manfaat
Program MBG yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 telah menjangkau lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga April 2025, pemerintah menargetkan program ini menjangkau 3 juta penerima manfaat, dan pada Agustus 2025, angka tersebut diharapkan meningkat hingga 6 juta penerima.
Namun, Kepala Badan Gizi, Dadan Hindayana, menilai bahwa alokasi anggaran saat ini masih belum mencukupi untuk mencapai target penerima manfaat yang lebih luas. Saat ini, APBN hanya mengalokasikan Rp71 triliun untuk program tersebut, yang diperkirakan hanya mampu mencakup maksimal 17,5 juta penerima. Untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat hingga mencapai 82,9 juta orang, pemerintah diperkirakan memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun.
“Kami memproyeksikan bahwa dengan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun, target penerima manfaat hingga 82,9 juta orang dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target utama,” ungkap Dadan.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar program ini dipercepat pelaksanaannya. Dalam rapat terbatas, Yandri telah melaporkan perkembangan persiapan penyediaan bahan baku melalui Dana Ketahanan Pangan sebesar Rp16 triliun, yang menjadi salah satu komponen utama Program MBG.
“Presiden memberikan arahan jelas agar program ini segera menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Kami di Kemendes PDT telah menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung untuk memastikan penyediaan bahan baku berjalan lancar,” ujar Yandri.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga mendorong kemandirian desa dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan melibatkan BUMDes, pemerintah ingin menciptakan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan.
Menuju Ketahanan Pangan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan potensi lokal melalui desa tematik dan peran aktif BUMDes, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian desa.
Kemendes PDT terus berkomitmen untuk memastikan kelancaran distribusi bahan baku dan mengawasi implementasi program ini secara menyeluruh.
“Kami percaya bahwa keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada anggaran, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, desa, dan masyarakat,” pungkas Yandri.
(man)
