UKPBJ Pemkab Boltim Sosialisasi Penginputan RUP

Asisten II Robbi Mamonto,SE menyampaikan sambutan Bupati Sehan Landjar, SH pada sosialisasi penginputan RUP.

BOLTIM, KabarTotabuan.com – Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaksanakan sosialisasi penginputan rencana umum pengadaan (RUP) Pemerintah Daerah tahun 2020 bertempat di hotel Sutanraja Kotamobagu, Rabu (15/01/2020).

Acara tersebut dibuka oleh asisten bidang ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah Robbi Mamonto, SE mewakili Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Bacaan Lainnya

Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Landjar, SH dalam sambutan yang dibacakan oleh asisten bidang ekbang menyampaikan bahwa diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh UKPBJ ini sehingga dapat di implementasikan pada OPD masing-masing.

Baca Juga :   Linangan Air Mata Warnai Acara Purna Bakti Inspektur Meike Mamahit

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekarang ini begitu cepat terutama pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka otomatisasi layanan publik yang lebih cepat, profesional, transparan yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat.

“Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada PERPRES 16 Tahun 2018, pada bagian V pasal 22 yang berbunyi : 1. Pengumuman RUP kementerian dan lembaga dilakukan setelah dilakukan alokasi anggaran dan belanja, 2. Pengumuman RUP dilakukan setelah R-APBD disetujui bersama antara pemda dan DPRD, 3. Pengumuman RUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP),”paparnya.

Terkait dengan ketentuan tersebut dimaksudkan agar didalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak semata-mata mencari penyedia dengan harga termurah.

Baca Juga :   Bupati Boltim SSM Hadiri Pelantikan dan Sertijab Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu

”Akan tetapi juga lebih menekankan pada ketepatan, cepat di ukur dari aspek kwalitas, jumlah, waktu dan biaya serta memberi nilai tambah bagi pencapaian pengadaan barang dan jasa,”jelasnya.

Peserta bintek ini adalah pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

(Red)

Pos terkait