BOLTIM, DivaNews.co – Surat Keputusan atau SK untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Formasi Guru Tahun 2022 resmi di serahkan langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto S.Sos M.Si.
Penyerahkan SK berlangsung di Aula Lantai Tiga Inde Dou Kantor Bupati. Selasa, (20/6/2023).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Moh. Rezha Mamonto S.Kom mengatakan ada 131 orang yang akan menerima SK.
“Pada tahapan seleksi total formasi 287, seleksi Administrasi total pelamar pada SSCASN BKN jumlah 315 orang, jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi 318 orang dengan rincian pelamar prioritas satu 14 orang, prioritas dua, 5 orang, prioritas tiga 142 orang dan pelamar umum 158 orang, jumlah peserta yang lulus seleksi akhir berjumlah 133 orang, peserta yang diusulkan untuk mendapatkan Nip ke BKN berjumlah 133 orang dan yang akan menerima SK pada hari ini berjumlah 131 orang. Sementara ini kami dari BKPSDM menyampaikan bahwa ada dua orang yang saat ini sementara dalam upaya Pemda menyurat ke Kemendiknas untuk secepatnya mendapatkan rekomendasi agar mereka bisa menerima SK,” Kata Mamonto.
Sementara itu, Bupati Boltim dalam sambutannya mengatakan bahwa, tugas dan tanggung jawab seorang Guru sangatlah besar untuk keberlanjutan Daerah dan Negara.
“Guru paling ideal adalah guru yang menjadikan dirinya sebagai jembatan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswanya, itu harus dipahami oleh seorang guru, guru yang akan menciptakan pemimpin pemimpin masa depan, tugas dan tanggung jawabnya berat sekali karena keberlanjutan Daerah dan Negara,” ujar Bupati.
Diakhir sambutan, Bupati menyampaikan selamat kepada PPPK Guru formasi 2022 yang telah Dilantik.
“Saya mengucapkan selamat kepada bapak Ibu yang sekarang sudah menjadi ASN Boltim, anda akan datang kesekolah sudah bukan lagi sebagai THL, tapi kalian datang sudah berstatus ASN,” ucapnya.
Penyerahan SK tersebut turut di hadiri oleh Ketua TP-PKK Boltim, Ny. Seska Ervina Budiman S. Sos, para Asisten Pemkab Boltim, Kepala OPD, para Staf Khusus Bupati.
(red/bry)
