BOLTIM, DivaNews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat kerja lintas komisi pada Senin (3/2/2025) di pimpin oleh Ketua DPRD Samsudin Dama. Rapat ini menghadirkan sejumlah instansi mitra dari Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim sekaligus RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang terjadi dibeberapa instansi.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Boltim ini, para legislator menyoroti lima isu utama yang dianggap penting untuk segera dicarikan solusi. Di antaranya adalah tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, persoalan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) air bersih, status Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak terdaftar dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN), pelayanan tenaga kesehatan (nakes), serta proses tender pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
1. Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Salah satu agenda utama dalam rapat kerja ini adalah membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Legislator meminta penjelasan dari instansi terkait mengenai dampak dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut di daerah. Penerapan Inpres ini dinilai penting karena akan berpengaruh terhadap kebijakan strategis dan program pembangunan di Kabupaten Boltim.
Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan Inpres ini agar dapat berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku.
2. Permasalahan di UPTD Air Bersih
Masalah pelayanan air bersih di Boltim juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. DPRD menyoroti kendala teknis dan administratif yang menghambat optimalisasi pelayanan oleh UPTD air bersih. Beberapa anggota dewan menyoroti masih adanya wilayah yang belum terlayani secara maksimal akibat infrastruktur yang terbatas serta keterbatasan anggaran operasional.
Dalam diskusi, DPRD meminta Pemda untuk segera menyusun rencana perbaikan, termasuk optimalisasi anggaran guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
3. Solusi bagi Tenaga Harian Lepas (THL) yang Tidak Terdata di BKN
Masalah tenaga harian lepas (THL) yang tidak masuk dalam database BKN juga menjadi isu yang mengemuka dalam rapat kerja tersebut. Para anggota dewan menilai bahwa status kepegawaian THL perlu mendapat perhatian khusus agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam sistem ketenagakerjaan di lingkungan Pemda.
Beberapa usulan yang muncul dalam rapat termasuk pemberian kebijakan khusus, pengusulan skema kontrak kerja yang lebih jelas, serta advokasi agar mereka bisa diakomodasi dalam sistem kepegawaian formal. DPRD meminta Pemda untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik bagi para pekerja ini.
4. Evaluasi Pelayanan Tenaga Kesehatan
Dalam sektor kesehatan, DPRD menyoroti kinerja tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di rumah sakit maupun Puskesmas. Sejumlah permasalahan yang diangkat dalam rapat antara lain ketersediaan tenaga medis yang masih terbatas di beberapa fasilitas kesehatan, beban kerja yang tinggi, serta kesejahteraan para tenaga medis.
DPRD menekankan perlunya peningkatan insentif dan perbaikan sistem pelayanan guna memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat. Pemda diminta untuk menyiapkan program strategis yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Boltim.
5. Proses Tender di Bagian PBJ
Isu terakhir yang dibahas dalam rapat adalah terkait mekanisme tender yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). DPRD menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender guna menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Para anggota dewan mendesak Pemda agar memperbaiki sistem lelang proyek agar lebih kompetitif, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap proyek-proyek sebelumnya untuk menghindari masalah yang sama di masa mendatang.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Hasil dari rapat lintas komisi ini akan segera disampaikan kepada pihak eksekutif sebagai rekomendasi resmi DPRD Boltim. Diharapkan, permasalahan yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Ketua DPRD Boltim mengingatkan bahwa lembaga legislatif akan terus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh Pemda guna memastikan setiap kebijakan yang diimplementasikan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
(bry)
