BOLTIM, DivaNews.co – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) membantah keras tudingan LSM dari Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia Aliansi (LAKRI) Bolaang Mongondow Timur yang menyebut adanya kerusakan lingkungan hebat akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Molobog, Kecamatan Motongkad, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara.
Ketua DPC APRI Boltim, Hendra Abarang, S.Hut, menilai tudingan tersebut sangat tendensius dan tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mencerminkan fakta di lapangan.
“Pernyataan Ketua LSM LAKRI bahwa terjadi kerusakan lingkungan hebat akibat aktivitas PETI sangat tidak berdasar dan penuh tendensi. Kami bersama Dinas Kehutanan sudah turun langsung ke lokasi,” ujar Hendra saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025) kemarin.
Menurut Hendra, APRI telah bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II wilayah Boltim dan Bolsel untuk melakukan mitigasi serta sosialisasi program Responsible Mining Community (RMC) di lokasi tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan praktik penambangan tetap dalam koridor yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
Adapun lokasi PETI yang dimaksud berada di Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan koordinat yang telah diverifikasi oleh tim gabungan.
“Ini bukan kawasan hutan lindung. Lokasi PETI berada di areal APL. Banyak masyarakat menggantungkan hidup dari aktivitas tambang ini, dan mereka bukan perusak lingkungan seperti yang dituduhkan,” jelasnya.
Hendra juga menambahkan bahwa para pekerja tambang lokal yang bekerja di wilayah tersebut adalah bagian dari masyarakat yang sedang berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Menurutnya, mereka layak mendapatkan perlindungan dari stigma negatif yang kerap dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami situasi sebenarnya.
“Para penambang ini adalah pahlawan kehidupan bagi keluarganya. Mereka menggantungkan harapan dari hasil tambang yang mereka kelola dengan cara tradisional dan sederhana,” katanya.
APRI, kata Hendra, akan terus mengawal kenyamanan dan keamanan para pekerja tambang lokal agar tidak menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan LSM namun memiliki tujuan pribadi.
Menanggapi isu tentang penggunaan alat berat seperti excavator yang dituding merusak kebun milik warga, Hendra justru menyampaikan fakta yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa beberapa warga di sekitar area telah menjual lahan perkebunan mereka secara sukarela kepada pemilik modal yang membuka akses jalan menuju lokasi tambang.
“Tidak benar ada perusakan kebun. Faktanya, warga sendiri yang menjual lahannya untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi tambang. Hal ini justru memudahkan para pekerja lokal,” terang Hendra.
Ia pun mengajak semua pihak, termasuk LSM, untuk mengedepankan dialog dan verifikasi data sebelum mengeluarkan pernyataan yang bisa mencoreng nama baik pekerja tambang dan masyarakat di sekitar lokasi PETI.
Langkah APRI untuk mendorong penambangan yang lebih bertanggung jawab melalui program Responsible Mining Community (RMC) mendapat dukungan dari sejumlah tanggapan positif dari penambang lokal. Hendra berharap pemerintah daerah juga bisa menjadi mediator yang adil dalam menyikapi isu-isu tambang rakyat, agar antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan bisa berjalan seimbang.
“Kami bukan anti kritik, tapi harus berdasarkan data. Jangan sampai pekerja tambang lokal selalu dijadikan kambing hitam atas persoalan yang tidak pernah diverifikasi,” tutupnya.
(**)
