Cerita Horor Honorer Boltim

Cerita Horor Honorer Boltim
Chendry Mokoginta.

Catatan: Chendry Mokoginta (Orang Boltim)

Belum 100 hari kerja, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto sukses mencetak ratusan pengangguran berpendidikan di daerahnya. Pemecatan yang dilabeli kata ‘di rumahkan’ kepada lebih dari 500 tenaga honor Boltim, otomatis berpengaruh pada ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 yang belum tuntas.

Bacaan Lainnya

Kondisi honorer yang menjadi beban pembiayaan di tiap tahun anggaran, bukan terjadi di masa pemerintahan Sam Sachrul Mamonto saja. Bupati pendahulu, Sehan Landjar, juga pernah diperhadapkan dengan problematika serupa. Tapi apakah Sehan melakukan kebijakan yang sama?.

Sehan ternyata lebih mempertimbangan asas kemanusiaan sehingga tak mau ambil resiko untuk memberhentikan para honorer dalam skala besar seperti saat ini. Hingga masa jabatannya berakhir, Sehan telah membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang sudah memberi kesempatan kepada putra-putri Boltim untuk berandil dalam pembangunan daerah meski dengan pendapatan (gaji) yang terbilang miris.

Berdasarkan pemberitaan yang ditayangkan pada 5 April 2021 (https://straightnews.co/531-tenaga-honor-pemda-boltim-resmi-diberhentikan/?amp) dipaparkan jika jumlah honorer yang di berhentikan sebanyak 531 orang dari total 760 lebih honorer ‘peninggalan’ Sehan Landjar. Honorer yang tak tergerus hanyalah mereka yang berada di pos Operator Simda, Cleaning Servis, Waker dan Tenaga Lapangan.

Baca Juga :   Bahas Intervensi Penurunan Stunting, Warokka: Kegiatan Ini Membutuhkan Kerja Sama Lintas Sektor

Masih merujuk ke pemberitaan tadi, salah satu alasan Pemda merumahkan ratusan honorer tersebut karena kondisi keuangan daerah yang merosot akibat Pandemi Covid 19.

Lebi detail, portal berita www.suaradewan.com melaporkan bahwa 531 Honorer Boltim diiberhentikan sejak 1 April 2021 disebabkan Pemda diperhadapkan dengan refocusing (memfokuskan kembali) APBD yang terpangkas sebesar 8 persen APBD dalam penanganan Covid 19. Untuk itu, Pemda Boltim meniadakan sebagian anggaran gaji honorer. Selengkapnya baca: https://www.suaradewan.com/ratusan-thl-pemkab-boltim-dirumahkan-sementara/

Dengan mengutip hasil wawancara terhadap Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, media menulis bahwa honorer yang tereliminasi hanya akan menganggur selama dua bulan kedepan. Tatkala kondisi (Yang kemungkinan dimaksud keuangan) daerah telah normal kembali, maka para honorer akan dipekerjakan lagi.

Pembaca, dari dua literatur berita tadi, kita tentu tidak sedang dipertontonkan trik sulap amatiran yang mudah diterka. Sebab, menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah Pemkab Boltim telah mengetahui pasti kapan kondisi keuangan daerah atau pendemi Covid 19 kembali pulih? Jika tidak, lantas atas dasar apa Bupati Sam Sachrul Mamonto dapat memastikan bahwa hanya dalam jangka waktu dua bulan saja para honorer yang dirumahkan akan dipanggil lagi untuk dipekerjakan?

Baca Juga :   Asa Nahkodai GP Ansor Kecamatan Kotabunan

Apakah dengan memecat para honorer, Pemda dapat terhindar dari kondisi ‘darurat’ keuangan, padahal kondisi-kondisi kedepan telah mampu mereka baca?

Lantas, kenapa pula anggaran untuk gaji 531 honorer yang dihapus, bukan yang lainnya seperti TKD dan perjalanan dinas pejabat ASN, pembangunan fisik, atau mungkin tunjangan bupati/wakil bupati dan segala tetek bengek yang juga ikut menyerap uang rakyat yang tak kalah besar. Padahal bupati/wakil bupati, ASN dan pejabat ASN tak akan kurus kerontang meski tak mendapat income tunjangan selama dua bulan saja.

Pembaca, anda mungkin tak mudah percaya bahwa disaat yang hampir bersamaan, tatkala terjadi pemecatan honorer besar-besaran, diduga ada pula perekrutan secara diam-diam. Untuk membuktikan duga-duga saya ini, cobalah anda pelesiran ke kantor-kantor Pemkab Boltim, kemungkinan anda akan menjumpai wajah-wajah baru di sana. Sama halnya dengan saya, anda pasti akan menduga bahwa mereka adalah tenaga honor baru yang (kembali diduga) direkrut lewat jalur koneksi pasca Pilkada. Jika benar kejadian ini, maka kita seperti mengalami belah bambu: sebagian diinjak dan sebagian lagi diangkat. Artinya, metode ini adalah pergantian pemain saja dengan embel-embel keterbatasan anggaran.

Baca Juga :   KPU Boltim Sosialisasikan Tahapan Serta Syarat Minimal Calon Perseorangan Pilgub dan Pilbup Tahun 2020

Pembaca, tentu masih banyak pertanyaan lain yang relevan yang ada di benak kita. Sebelum itu keluar, kita harus memahami lebih dulu terori berikut. “Bahwa akan percuma kita berbisik kepada mereka yang tuli, dan akan sia-sia kita membagi senyum kepada mereka yang buta”. Saya (penulis) berharap, penglihatan dan pendengaran para pimpinan pengambil kebijakan di daerah ini tidaklah korslet atau sejenisnya sehingga bisa berfungsi normal.

Akhirnya, lewat tulisan ini, saya turut berempati kepada kalian yang terdampak kebijakan Pemda Boltim. Sebagai warga biasa, saya merasakan bagaimana kalian yang menaruh harapan hidup lewat gaji honorer, kini sirna. Kalian yang seorang ayah atau ibu, atau tulang punggung keluarga, mungkin kali ini tak mampu lagi membeli susu sang bayi atau sekedar obat penurun panas bagi orang tua kalian yang renta.

Percayalah, kehilangan mata pencarian di tengah keterpurukan ekonomi di masa Pandemi Covid 19, tak kalah horor ketimbang terpapar Virus Corona itu sendiri.

Pos terkait