Dipimpin Bupati Sachrul Mamonto Boltim Banjir Penghargaan Dari Pemerintah Pusat

BOLTIM, DivaNews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), meraih piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM di acara puncak peringatan hari Hak Asasi Manusia Ke-74 yang berlangsung di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin, (12/12/2022).

Daerah berada di timur totabuan Boltim yang dipimpin oleh Bupati Sam Sachrul Mamonto ini banjir penghargaan dari pemerintah pusat.

Bacaan Lainnya

Penghargaan sebagai Kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2021 ini, diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, DR Mualimin Abdi Kepada Kepala Bagian Hukum Setda Boltim, Ciendy Mongkaren, yang mewakili Bupati Sam Sachrul Mamonto.

Baca Juga :   Subhanallah, Bupati SSM Umrohkan Dua Warga Boltim

Kabag Hukum Ciendy Mewakili Bupati Boltim, menyampaikan ucapan terima kasih atas diraihnya penghargaan dari Kemenkumham tersebut.

“Terima kasih atas kerja keras dari semua pihak, sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia,” ucapnya.

Ciendy pun menambahkan, bahwa penghargaan ini tidak lepas dari peran bupati yang terus mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memenuhi hak masyarakat dengan peningkatan pelayanan.

“Tentunya ini merupakan pencapaian dari seluruh perangkat daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terutama berkat dorongan dari pak bupati,” ujarnya.

Dengan mengusung tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju (Advance Human Rights for Everyone)”, acara puncak peringatan hari HAM sedunia turut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward O.S Hiraej, Gubernur, Walikota, dan Bupati, serta para undangan.

Baca Juga :   Fokus Peningkatan Produksi Pangan, Sunardi: Boltim Miliki Sawah dan Ladang Sangat Luas

Adapun parameter penilaian dilakukan terhadap 10 indikator yang harus dipenuhi pemerintah daerah, yakni; Laporan Hak Sipil dan Politik yang di dalamnya, Hak atas bantuan hukum, Hak atas informasi, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak atas Keberagaman dan Pluralisme dan Hak atas Kependudukan.

Sementara untuk Laporan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang kriteria di dalamnya yaitu, Hak atas kesehatan, Hak atas pendidikan, Hak atas pekerjaan, Hak atas lingkungan yang baik, Hak Perempuan dan Anak.

(redmandnc/*)

Pos terkait