BOLTIM, Divanews.co – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menunjukkan komitmen serius dalam mendorong pengembangan dan pengelolaan koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Timur Totabuan. Keseriusan ini terlihat dari serangkaian Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop), dan UMKM yang dilakukan dalam dua pekan berturut-turut di awal tahun 2025. Langkah ini bertujuan menekan agar dinas terkait lebih proaktif dalam mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKM di Boltim.
Raker tersebut sekaligus untuk mengevaluasi capaian program dan menyusun langkah konkret di tahun ini. Agenda pembahasan meliputi pemberdayaan koperasi, peningkatan akses permodalan bagi UMKM, hingga penyediaan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar.
Menurut Ketua Komisi II, Sadikin Bachri Mamonto. Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah minimnya akses pelaku UMKM terhadap sumber daya finansial. Banyak pelaku UMKM kesulitan memperoleh modal usaha karena terbatasnya informasi terkait program pembiayaan dari pemerintah. Selain itu, koperasi di wilayah Boltim juga perlu didukung dengan kebijakan yang memperkuat struktur organisasi dan tata kelolanya.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kami mendesak dinas terkait agar tidak hanya berfokus pada laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil,” tegas Sadikin.
UMKM Sebagai Pilar Ekonomi Daerah
UMKM di Boltim memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan jumlah pelaku usaha yang terus bertambah, sektor ini diyakini dapat menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tanpa dukungan yang memadai, potensi tersebut sulit berkembang maksimal.
Program pemberdayaan UMKM yang disarankan meliputi pelatihan manajemen usaha, akses teknologi digital untuk pemasaran, dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, pengelolaan koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi kolektif juga harus diperbaiki. Sadikin menyoroti, pentingnya kerjasama lintas sektor, termasuk menggandeng pihak swasta dan perbankan, untuk memperluas jangkauan program pembinaan.
“Kita harus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan UMKM kita dapat bersaing, baik di pasar lokal maupun nasional,” ujarnya.
Dikatakannya bahwa, pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas utama untuk menunjang program-program strategis nasional.
“Kami melihat peran UMKM sangat penting, terutama dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian makanan bergizi gratis,” ujar Sadikin.
Beberapa anggota Komisi II juga menekankan pentingnya memprioritaskan UMKM lokal dalam pengadaan makanan bergizi gratis di Boltim. Menurut wakil rakyat ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pelaku UMKM di wilayah tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan sehingga pengelolaan program tidak lagi diberikan kepada pihak dari luar daerah.
“Kami tidak ingin terjadi kondisi di mana program makanan bergizi gratis untuk masyarakat Boltim dikelola oleh pihak luar hanya karena UMKM lokal tidak memenuhi standar. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif dari Dinas Perindagkop-UMKM untuk memfasilitasi dan mendukung pelaku usaha di daerah,” tegas mereka.
Untuk itu, Komisi II meminta dinas terkait bekerja lebih keras dalam memberikan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan bagi UMKM. Diharapkan, dengan adanya dukungan tersebut, UMKM lokal dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka sehingga mampu bersaing di pasaran.
Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM
Komisi II DPRD Boltim menyarankan agar Dinas Perindagkop dan UMKM menyusun program-program yang lebih terukur untuk memberdayakan pelaku usaha kecil. Langkah strategis yang diusulkan meliputi:
Pelatihan Manajemen Usaha: Mengadakan pelatihan terkait pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga digitalisasi untuk UMKM.
Akses Permodalan: Mempermudah akses pelaku UMKM terhadap bantuan dana atau kredit usaha rakyat (KUR).
Standarisasi Produk: Membantu UMKM memenuhi sertifikasi seperti PIRT, halal, dan standar SNI.
Pemasaran Digital: Memberikan pelatihan tentang pemasaran online dan e-commerce.
Kemitraan dengan Koperasi: Memperkuat peran koperasi sebagai wadah distribusi produk UMKM.
Ketua Komisi II Dari Partai NasDem ini berharap, langkah-langkah ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan yang sering dihadapi UMKM lokal.
Sinergi Antara Pusat dan Daerah
Program pemberian makanan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi UMKM lokal. Untuk itu, Komisi II DPRD Boltim berkomitmen untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik. Ia menegaskan, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan dinas terkait sangat penting untuk memastikan program ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat lokal.
“Kunci utamanya adalah proaktif. Jika pemerintah daerah dan instansi terkait bergerak bersama, saya yakin kita bisa mencapai target pengembangan UMKM,” tambahnya.
Harapan untuk 2025
Sebagai bagian dari visi 2025, Komisi DPRD ini berharap agar pengelolaan koperasi dan UMKM dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di daerah. Dukungan yang diberikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi di Boltim.
“Kami optimis bahwa koperasi dan UMKM di Boltim memiliki potensi besar untuk tumbuh. Namun, keberhasilan ini hanya bisa tercapai jika semua pihak mau bekerja sama dan berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM lokal,” tutup Sadikin.
Harapan Masyarakat Boltim
Masyarakat Boltim menyambut baik langkah Komisi II DPRD yang proaktif mendorong pengembangan koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha berharap agar kebijakan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar mereka.
“Kami berharap ada pelatihan yang rutin, terutama tentang cara memasarkan produk secara online, karena sekarang semua serba digital,” kata salah satu pelaku UMKM di Boltim.
Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan sektor koperasi dan UMKM di Boltim dapat berkembang pesat. Tidak hanya itu, upaya ini juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur Totabuan.
Dengan adanya langkah-langkah konkret dan komitmen bersama, diharapkan pengembangan UMKM di Boltim dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berikut ini kompisisi AKD Komisi II:
1. Sadikin Bachri Mamonto, Ketua Komisi
2. Deasy M. Simbala, S.P,
Wakil Ketua Komisi
3. Candra Walangitan,SE.
Sekretaris Komisi
4. Alamri Matiala
Anggota
5. Moh. Ichsan Pakaya,SE
Anggota
6. Richi haji Ali
Anggota.
(man)
