BOLTIM, DivaNews.co – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si, melakukan Dialog terbuka dengan tema Politik Pariwisata, guna untuk merampungkan Visi-Misi dalam bidang pariwisata dengan menghadirkan birokrat dan akademisi untuk mempertajam akselerasi pengembangan Pariwisata Lokal Boltim.
Dialog yang dilaksanakan di Swissbhelhotel Manado pada Sabtu, (30/9/2023) tersebut di hadiri peserta dengan menanggalkan atribut jabatannya masing-masing, termasuk jabatan Bupati yang disandang SSM yang akrab di sapa Sam Sachrul Mamonto, sehingga jalannya debat bisa mengalir dan melahirkan gagasan terbaik. Semua memposisikan sebagai warga Boltim sehingga akan muncul ide untuk memecahkan persoalan penghambat dan pendukung kepariwisataan di Boltim.
Saat pembukaan kegiatan itu, SSM mengatakan Dialog Politik Pariwisata dilaksanakan untuk memecahkan problematika tentang pariwisata.
“Kita disini berdebat tentang permasalahan di dunia pariwisata. Sehingga akan lahir gagasan-gagasan saat debat yang dilakukan saat ini, nantinya pengembangan pariwisata akan melahirkan multi efek ekonomi yang baik untuk masyarakat Boltim,” ujar Sachrul saat membuka acara dialog.
Sachrul mengatakan, kenapa dialog yang dilaksanakan dinamakan Politik Pariwisata, karena kebijakan yang dilakukan juga berkaitan erat dengan unsur politik, baik hubungan antar eksekutif dan legislatif maupun antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
“Kenapa dikatakan poltik pariwisata, karena pasti ada tarik menarik antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintahan di atas dan di bawah seperti Provinsi dan Kabupaten yakni soal politik anggaran. Maka kita harus membuat ini berjalan dengan baik agar membuat pariwisata Boltim jadi lebih baik lagi,” jelas Sachrul.
DR. Maxi Egeten, SIP, M.Si, Salah satu peserta dialog dari bidang akademisi, pada kesempatan itu menitik beratkan pada implementasi pelaksanaan pariwisata.
“Dalam teori pariwisata, harus punya keberanian untuk melaksanakan. Ada banyak kategori pariwisata, yakni pariwisata rekreasi, pariwisata olahraga, pariwisata alam dan lainnya. Saya usulkan harus ada struktur dari bawah dan harus ada politikal will untuk menjalankan bersama-sama dan harus membuat agenda kegiatan kepariwisataan dalam satu tahun berjalan,” kata DR Maxi Egetan.
Selain itu, Ir. Sonny Warokka, Ph.D. menyampaikan Pandangan soal tata pengelolaan, ia menekankan bahwa pentingnya regulasi untuk menjadi pedoman, yakni aturan tata ruang, perencanaan dan penganggaran.
“Pengembangan pariwisata harus mengacu pada tata ruang agar bisa terlaksana dan untuk pelaksanaan sudah ada penjabaran dalam RPJMD yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Yang harus diprioritaskan adalah yang tertuang dalam RPJMD, dan yang utama adalah sektor pariwisata selain penganggaran mandatori untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya,” terang Warokka yang juga Sekda Boltim.
Pada sisi lain, Eko Marsidi, SKM., ME menyampaikan, ketersediaan anggaran adalah bagian penting untuk menggerakan pariwisata termasuk untuk pembuatan infrastruktur pendukung.
“Amenitas maupun Aksesibilitas sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, ini akan terlaksana apabila ditopang dengan penganggaran, yakni politik anggaran untuk sektor pendukung pariwisata,” jelas Marsidi yang juga Kadis pariwisata Boltim dalam dialog.
Sementara itu Stevanus Sampe, S.Sos, Ph.D, mengatakan solusi dari ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran, maka harus dilakukan langka-langka dengan biaya minim.
“Perlu ada langka dengan dukungan dari pihak lain. Harus perbanyak event dan ada dukungan infrastruktur tempat tinggal dari sektor swasta. Agar putaran uang dengan adanya sektor wisata tetap beredar di Boltim dan bukan ke daerah lain. Langkahnya adalah, kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung, seperti membangun perhotelan, maka dibuatkan kebijakan mempermudah pengurusan lahan pendirian perhotelan,” ujar Sampe.
Ditempat yang sama, Prof. DR. Ichdar Domu, M.Pd, mengemukakan bahwa untuk menuntaskan program pariwista berbasis lokal sesuai Visi-Misi Boltim ada beberapa hal, termasuk panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan dan penjelasan ke mitra eksekutif bahwa pengembangan.
“Pertama harus ada pedoman pariwisata lokal yang menjadi rujukan untuk menggerakan. Karena pengembangan pariwisata di Boltim spesifiknya adalah pariwisata lokal. Bagimana desa wisata harus dikaitkan desa adat. Juga agar peraturan tentang pariwisata supaya bisa nyaman dijalankan harus ada penjelasan ke legislatif bahwa pengembangan pariwisata adalah untuk Boltim, sehingga budgeting bisa berjalan. Serta harus menyiapkan SDM tentang kepariwisataan di Boltim,” ujar Domu.
Dalam dukungan infrastruktur, Haris Sumantha, ST, menyampaikan, regulasi tentang RTRW sangat mendukung sektor pariwisata kendati ada perubahan. Bahkan regulasi sebelumnya juga masih bisa digunakan untuk pengembangan.
“Kendati ada perubahan maupun penambahan penyusunan peraturan RTRW yang lama masih mendukung untuk pengembangan infrastruktur pariwisata. Ini juga menyangkut kewenangan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Sumantha, Kadis PU Boltim.
Sembari disambung oleh pernyataan Ir. James Kinontoa bahwa dalam perencanaan, tak kalah pentingnya soal sinergitas antar semua pihak.
“Sinergitas sangat diperlukan untuk sektor pariwisata, termasuk desa wisata,” ujar Kinontoa.
Sementara itu, Samsudin Dama, ST, ME, saat memberi pandangan selaku bagian dari masyarakat menyampaikan pentingnya pariwisata desa dikembangkan.
“Dalam melaksanakan program sebagai desa pariwisata harus ada pengawasan pengelolaan kegiatan. Pun untuk kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD yang telah disepakati,” ujar Dama yang juga legislator Boltim.
Sementara itu, Hendra Tangel, SH, menyampaikan dalam pengelolaan dana yang ada di Desa termasuk desa wisata, alokasinya tidak terlalu besar.
“Bumdes hanya bagian kecil untuk pengembangan desa pariwisata. Untuk menggerakan pengelolaan desa pariwisata yang bersumber dari dana desa tidak akan maksimal apabila tidak ditopang oleh penganggaran dari Pemda,” kata Tangel yang juga Asisten I Boltim.
MR. Alung, SE, menekankan pentingnya wisata desa itu berkembang namun harus ada kajian terlebih dahulu.
“Artinya, harus dilakukan pengkajian sekaligus membuat tim penilaian sejauh mana desa wisata itu berkembang dan maju,” tambah MR. Alung, SE, Asisten II Boltim.
Namun SSM dalam akhir dialog menjelaskan bahwa, sektor pariwisata sampai sekarang memang sudah berjalan baik, tapi masih terdapat beberapa kendala untuk cepat berkembang.
“Kalau saya lihat sisi pariwisata di Boltim sudah berkembang, namun kita memang belum merasa puas dengan apa yang ada sekarang. Ada banyak kunjungan ke Boltim termasuk wisatawan asing yang sempat menginap di Rudis. Tetapi, pengembangan pariwisata ini pasti ada kelemahan yang saya tidak bisa melihat sendiri. Maka dibutuhkan pandangan kritis teman-teman semua termasuk akademisi dalam debat Dialog Politik Pariwisata ini dan setelah saya melihat, mendengar dan menyimpulkan yang mengemuka dalam dialogi ini adalah penganggaran untuk lebih menggerakkan sektor pariwisata di Boltim,” pungkas SSM yang didampingi Seksa Ervina Budiman S.Sos, ketua TP-PKK Boltim.
Diketahui, Dialog Politik Pariwisata yang baru pertama dilaksanakan ini, melibatkan akademisi dan birokrat dan politisi yang memposisikan diri juga sebagai masyarakat dalam menyampaikan pandangan-pandangannya.
Dialog tersebut dilaksanakan dalam dua sesi, dengan beberapa topik, dipandu oleh DR. Magdalena Wullur, M.Si sebagai moderator.
(advetorial)
